Sejarah Keraton Kasultanan Yogyakarta - Kakuda History

Sejarah Keraton Kasultanan Yogyakarta

Kakuda History - Histori mencatat kalau dalam akhir zaman ke-16 ada suatu kerajaan Islam di Jawa sisi tengah-selatan bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di wilayah Kota Gede (sisi tenggara kota Yogyakarta sekarang) , setelah itu ubah ke Kerta, Plered, Kartasura serta Surakarta. Semakin lama, kewibawaan serta kedaulatan Mataram bertambah terusik gara-gara intrusi Kumpeni Belanda. Karena itu muncul pergerakan anti penjajah dibawah pimpinan Pangeran Mangkubumi yg kobarkan perlawanan pada Kumpeni bersama sejumlah tokoh lokal yang bisa dikontrol oleh Belanda seperti Patih Pringgalaya. Buat menyudahi perseteruan itu digapai Persetujuan Giyanti atau Palihan Nagari. 

Persetujuan Giyanti 

Persetujuan Giyanti yg diberi tanda tangan pada tanggal 13 Februari 1755 (Kemis Kliwon, 12 Rabingulakir 1680 TJ) menjelaskan kalau Kerajaan Mataram dibagi berubah menjadi dua ialah Kasunanan Surakarta Hadiningrat serta Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Surakarta di pimpin oleh Susuhunan Paku Buwono III, sesaat Ngayogyakarta – atau umum dikatakan Yogyakarta – di pimpin oleh Pangeran Mangkubumi yg setelah itu bergelar Sultan Hamengku Buwono I. 

Persetujuan Giyanti ini setelah itu disertai juga dengan pertemuan di antara Sultan Yogyakarta dengan Sunan Surakarta di Lebak, Jatisari pada tanggal 15 Februari 1755. Dalam pertemuan ini dikupas perihal penempatan basic kebudayaan untuk semasing kerajaan. Perjanjian yg diketahui dengan nama Persetujuan Jatisari ini membicarakan terkait ketaksamaan ciri-ciri ke dua lokasi yg udah berubah menjadi dua kerajaan yg tidak sama. 

Ulasan dalam persetujuan ini mencakup tata trik mengenakan pakaian, kebiasaan istiadat, bahasa, gamelan, tari-tarian, dll. Pokok dari persetujuan ini setelah itu yaitu Sultan Hamengku Buwono I menentukan buat menyambung kebiasaan lama budaya Mataram. Disamping itu, Sunan Pakubuwono III setuju buat berikan modifikasi atau membuat bentuk budaya baru. Pertemuan Jatisari berubah menjadi titik awal kemajuan budaya yg tidak sama di antara Yogyakarta serta Surakarta. 

Tanggal 13 Maret 1755 (Kemis Pon, 29 Jumadilawal 1680 TJ) yaitu tanggal bersejarah buat Kasultanan Yogyakarta. Pada tanggal berikut ini proklamasi atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Setelah itu, Sultan Hamengku Buwono I mengawali pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. 

Pembangunan Keraton Yogyakarta 

Proses pembangunan terjadi sampai hampir 1 tahun. Saat proses pembangunan itu, Sri Sultan Hamengku Buwono I bersama keluarga tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang. Sri Sultan Hamengku Buwono I bersama keluarga serta banyak pengikutnya masuk Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1756 (Kemis Pahing, 13 Sura 1682 TJ) . Dalam penanggalan Tahun Jawa (TJ) , moment ini disinyalir dengan sengkalan memet : Dwi Naga Rasa Tunggal serta Dwi Naga Rasa Wani. 

Lokasi Keraton Yogyakarta 

Seiring bersamanya waktu, lokasi Kasultanan Yogyakarta alami pasang surut. Terutamanya berkenaan dengan efek pemerintah kolonial baik Belanda ataupun Inggris. Pada tanggal 20 Juni 1812, disaat Inggris sukses menyerang serta masuk keraton, Sultan Hamengku Buwono II didesak turun tahta. Alternatifnya, Sri Sultan Hamengku Buwono III didesak menyerahkan sejumlah wilayahnya buat diserahkan ke Pangeran Notokusumo (putera Hamengku Buwono I) yg diangkat oleh Inggris jadi Adipati Paku Alam I. 

Lokasi kekuasaan Kasultanan yg diserahkan ke Paku Alam I mencakup sejumlah kecil dalam Ibukota Negara serta kebanyakan di wilayah Adikarto (Kulonprogo sisi selatan) . Wilayah ini punya sifat otonom, serta bisa diwariskan terhadap keturunan Pangeran Notokusumo. Oleh sebab itu, sejak mulai 17 Maret 1813, Adipati Paku Alam I memberitahukan berdirinya Kadipaten Pakualaman. 

Pergantian besar seterusnya berlangsung seusai lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX lekas mengatakan selamat atas berdirinya republik baru itu terhadap banyak proklamator kemerdekaan. Support pada republik bertambah penuh disaat Sri Sultan Hamengku Buwono IX serta Sri Paduka Paku Alam VIII keluarkan instruksi pada tanggal 5 September 1945 yg menjelaskan kalau wilayahnya yg punya sifat kerajaan yaitu sisi dari Negara Republik Indonesia. 

Wilayah Spesial 

Terima instruksi itu jadi Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno, mengambil keputusan kalau Sultan Hamengku Buwono serta Adipati Paku Alam sebagai dwi tunggal yg menggenggam kekuasaan atas Wilayah Spesial Yogyakarta (DIY) . Pernah terkatung-katung saat sekian tahun, status keunggulan itu bertambah kuat seusai disahkannya Undang-Undang nomer 13 tahun 2012 terkait Keunggulan DIY. Karena itu, dikehendaki biar semua bentuk warisan budaya di Kasultanan Yogyakarta serta Kadipaten Pakualaman bisa tetap dijaga serta dipertahankan kelestariannya.